Rabu, 16 Desember 2009

Reformasi AMDAL dan Desentralisasi

Peluang Inovasi di Indonesia

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sedang berupaya agar Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat berjalan dengan efektif di daerah-daerah yang baru diberdayakan. Namun, memperbaiki pendekatan pengelolaan lingkungan di Indonesia tidak akan mudah. Ada dua alasan untuk kinerja yang buruk. Pertama, meskipun terdapat investasi yang substansial pada kebijakan lingkungan dan pengembangan kepegawaian, pelaksanaan peraturan dan prosedur di lapangan masih buruk. Kedua, banyak provinsi dan kabupaten membuat interpretasi baru mengenai peraturan-peraturan yang ada, atau menciptakan prosedur peraturan yang seluruhnya baru. Meskipun sebagian inovasi ini memperkuat pengendalian lingkungan, namun kebanyakan malah mengendurkan atau bahkan mengabaikan standar-standar nasional sama sekali.

Karena landasan nasional ini sering diabaikan maka KLH meminta Bank Dunia agar bekerja sama dalam merevisi kebijakan yang ada dan kerangka kelembagaan AMDAL. Kajian AMDAL Bank Dunia mengupas masalah inti untuk menyesuaikan sistem peraturan pengelolaan lingkungan dengan perubahan kondisi desentralisasi. Kajian ini memerlukan gabungan Studi Analitis, percontohan daerah, dan dialog kebijakan di tingkat nasional maupun daerah.

Dua percontohan tingkat provinsi (di Jawa Barat dan Kalimantan Timur) meneliti bagaimana sistem AMDAL terpusat saat ini dapat ‘divariasikan’, sehingga prioritas di berbagai daerah dapat ditentukan berdasarkan kapasitas dan kebutuhan yang ada. Empat studi analitis pendukung dirancang untuk memperkuat dan menentukan hasil-hasil percontohan di tingkat provinsi.
Output dari Studi akan menentukan pengembangan rancangan dokumen kebijakan yang menjadi dasar untuk revisi Peraturan AMDAL No. 27/1999.

Studi Analitis AMDAL

Laporan Pemeriksaan 2004 membantu menetapkan sejumlah masalah utama untuk diteliti; masalah-masalah ini kemudian disaring lagi melalui konsultasi dengan KLH dan pemegang saham daerah untuk memaksimalkan kesesuaian dengan program Revitalisasi AMDAL.Partisipasi Masyarakat dan Akses ke Informasi AMDAL

Studi ini meninjau tingkat, kualitas dan efektivitas keterlibatan masyarakat dalam proses AMDAL sejak dikeluarkannya Keputusan Kepala BAPEDAL No. 08/2000. Hal ini dimaksudkan sebagai masukan untuk merevisi Keputusan 8/2000 yang dilaksanakan KLH pada tahun 2006.
Download (pdf 2.5MB)

Apa yang Dilakukan untuk AMDAL – Studi tentang Praktek Baik yang Baru Diperkenalkan kepada Provinsi-Provinsi Tertentu di Indonesia.
Studi ini meninjau dengan cermat serangkaian AMDAL yang baru diselesaikan, mengidentifikasi berbagai contoh praktek yang baik dan mengkaji faktor-faktor kritis yang menyumbang kepada peningkatan kinerja. Sebuah indikasi kesesuaian praktek yang baik dengan pengalaman internasional diberikan melalui perbandingan dengan negara-negara berpenghasilan menengah.
 

Instrumen Kebijakan Alternatif untuk Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Studi ini meninjau empat instrumen kebijakan lingkungan prioritas yang dianggap oleh KLH sebagai pelengkap bagi sistem AMDAL, yaitu Pengkajian Lingkungan Strategis, Pengkajian Risiko, Audit Lingkungan dan Pengkajian Lingkungan secara Cepat. Laporan ini juga mengkaji pengalaman Indonesia di masa lalu dalam menerapkan instrumen-instrumen ini, dan mengidentifikasi prasyarat untuk revisi yang akan dibuat terhadap Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan tahun 1997 guna memperkuat sistem pengelolaan lingkungan Indonesia secara keseluruhan.

   

Percontohan AMDAL Daerah

Kegiatan Percontohan untuk Mendesentralisasi AMDAL

Proposal Awal. Disusun secara spesifik untuk kegiatan percontohan yang sedang dipertimbangkan, menawarkan rancangan dan pendekatan yang dianggap paling strategis saat ini. Proposal dalam laporan ini mengusulkan bentuk pelaksanaan yang menghasilkan gagasan-gagasan yang lebih konkrit untuk mendesentralisasi AMDAL dengan mengembangkan ‘Model-Model AMDAL Spesifik-Daerah’.

Program Reformasi AMDAL – Menghubungkan Kemiskinan, Lingkungan dan Desentralisasi

Laporan Akhir Proyek Daerah. Untuk mendukung upaya Revitalisasi AMDAL Kementerian Lingkungan Hidup, sebuah Proyek Percontohan Daerah telah diadakan sebagai bagian dari Program Reformasi AMDAL – Menghubungkan Kemiskinan, Lingkungan dan Desentralisasi” oleh Bank Dunia.
  

Konsultasi AMDAL

KLH – Lokakarya AMDAL Daerah

Dari bulan April sampai Oktober 2004, KLH dengan sebagian dukungan dari Bank Dunia menyelenggarakan serangkaian lokakarya tingkat nasional dan daerah untuk mempresentasikan, membahas, dan menjelaskan kepada para pejabat lingkungan hidup dan pejabat pemerintah lain gagasan-gagasan utama dari program Revitalisasi AMDAL yang disponsori oleh KLH yang dilaksanakan dari tahun 2004 sampai 2006.

AMDAL dan Pelaksanaannya

Pelaksanaan AMDAL masih menjadi salah satu tema reformasi AMDAL yang diusulkan oleh KLH. Pada tanggal 9 Juni 2004, KLH mengadakan sebuah lokakarya nasional tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan pelaksanaannya, dan mengundang Bank Dunia untuk memberikan ulasan dari perspektif pengalaman internasional.

Apa yang Dilakukan untuk AMDAL?

Pada tanggal 30 Mei 2005, Tim AMDAL Bank Dunia mengadakan lokakarya satu hari di Jakarta untuk membagikan dan membahas temuan-temuan penting dan implikasinya terhadap Program Revitalisasi AMDAL Pemerintah dalam rancangan laporan akhir tentang praktek AMDAL yang baik di Indonesia dan pelajaran yang dipetik dari pengalaman internasional.

Keterlibatan Masyarakat dalam AMDAL

Pada tanggal 20 Juni 2005, Qipra Galang Kualita memfasilitasi acara konsultasi tingat nasional selama satu hari untuk membagikan dan membahas temuan-temuan penting dari studi tentang partisipasi masyarakat dan akses ke informasi AMDAL sebelum menyelesaikan dan menyampaikan laporan kepada KLH. Para peserta penting yang hadir antara lain meliputi para wakil dari sektor swasta, instansi pemerintah daerah dan pusat, LSM, dan komunitas donor internasional.

Pembahasan mengenai Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi AMDAL

Pada tanggal 14 dan 22 Februari 2006, di Surabaya dan Jakarta, Tim AMDAL KLH mengadakan pertemuan dengan para stakeholder AMDAL dari daerah-daerah lain (yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur) untuk membahas gagasan-gagasan yang timbul dari percontohan daerah mengenai caranya meningkatkan proses AMDAL saat ini. Dalam setiap diskusi, diundang sekitar 25 sampai 30 peserta.

Instrumen Kebijakan Alternatif untuk Pengelolaan Lingkungan di Indonesia

Pada tanggal 16 Februari 2006 di Jakarta, KLH dan Bank Dunia mensponsori lokakarya untuk mempresentasikan dan membahas dengan para wakil akademisi dan praktisi lingkungan hidup temuan-temuan studi yang diadakan oleh Hatfield Indonesia. Tujuan utama studi ini adalah untuk menilai potensi untuk memperkenalkan lebih banyak jenis instrumen kebijakan lingkungan sebagai dasar untuk memperkuat AMDAL. Salah satu kelemahan yang diakui dari AMDAL adalah bahwa AMDAL menjadi satu-satunya alat pengelolaan lingkungan dengan penerapan yang luas sehingga cenderung dipergunakan secara berlebihan.

Sumber :

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/COUNTRIES/EASTASIAPACIFICEXT/INDONESIAINBAHASAEXTN/0,,contentMDK:21562642~pagePK:141137~piPK:141127~theSitePK:447244,00.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar